Monthly Archives: October 2013

Industri Pembiayaan akan Biaya Infrastruktur

Jakarta -Akuntan Online:

Industri pembiayaan menurut rencana akan diperluas skema kegiatannya, yang salah satu sektor yang bakal dirambah industri ini yaitu pembiayaan projek. “Bisa saja nantinya perusahaan pembiayaan melakukan pembiayaan di sektor infrastruktur,” kata Deputi Komisioner Pengawas IKNB (industri keuangan non bank) OJK, Dumoly Fredy Pardede di Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Rencana tsb akan tertuang dalam peraturan OJK terkait dengan perusahaan pembiayaan. Dalam aturan itu, OJK akan memperbaiki prudential industri pembiayaan, seperti keuangan, likuiditas, solvabilitas, permodalan dan manajemen.

Menurut Dumoly, OJK akan memberi kesempatan pula kepada industri pembiayaan melakukan pengembangan variasi pembiayannya. Saat ini, industri pembiayaan hanya bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, konsumen dan dunia usahan. “Kita nanti akan kembangkan lagi kepada goods service,” ujarnya.

Penambahan variasi sektor pembiayaan, kata Dumoly akan melihat best practice yang ada di dunia internasional. Hal tsb dimaksudkan untuk mengantisipasi tak berkembangnya industri pembiayaan. Misalnya, perusahana pembiayaan kendaraan sudah terlalu banyak, sehingga kendaraan bermotor bekas pun diberikan pembiayaan.(Zis)***

 

sumber : akuntanoline.com

ACARA SEMINAR “TEKNIK MEMILIH METODE PENELITIAN”

ACARA SEMINAR
“TEKNIK MEMILIH METODE PENELITIAN”
OLEH : Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, Ph.D., CPA., CA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

pada :
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 26 Oktober 2013
Pukul                : 09.00 s/d 12.00 wib
Tempat             : Ruang Rapat  Gd. E   Universitas Narotama

Adapun Materi seminar dapat di download pada link Berikut : Materi Pemilihan Metode -23-10-2013.

Uji Kompetensi Practical Office Advance

Dalam rangka meningkatkan soft skill mahasiswa melalui kegiatan penunjang akademik, FE Univ. Narotama bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi Indonesia (LSP TIK Indonesia) mengadakan Uji Kompetensi Practical Office Advance dengan jadwal sebagai berikut :

Pendaftaran : 7 s.d 18 Oktober 2013 (TU Fakultas Ekonomi)
Seleksi : Rabu-Kamis, 23-24 Oktober 2013 (pk.13.00 – ruang menyusul)
Pengumuman lolos seleksi : Sabtu, 26 Oktober 2013 (TU FE & Web Prodi)
Pengarahan : Kamis, 31 Oktober 2013 (pk. 13.00 & ruang menyusul)
Uji sertifikasi : Sabtu, 2 November 2013,
Tempat : LSP TIK jl Pucang Anom Timur 23 Surabaya
Waktu : pk 08.30 s/d selesai (harap hadir 15 menit sebelum acara dimulai)

Materi yang diujikan:
1. Ms Word tingkat dasar
2. Ms Excel tingkat dasar
3. Ms Power Point/presentasi
4. Ms Word tingkat maju
5. Ms Excel tingkat maju
Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi Practical Office Advance:
– Mahasiswa aktif Prodi Akuntansi & Manajemen @13 mahasiswa (total 26 peserta)
– Telah menempuh mata kuliah Komputer Bisnis & Sistem Informasi
– Menunjukkan: KRS Gasal 13/14 & Transkrip sementara

Sembilan BUMN Lakukan Mark Up Dana PSO

Jakarta -Akuntan Online;

Sebanyak 9 BUMN yang ditugasi negara untuk memberikan subsisdi kepada rakyat (PSO/ public service obligation) melakukan pengelembungan nilai (mark up) sebesar Rp 9,03 triliun .

“Dari 9 BUMN yang memberikan PSO ada kebiasaan memainkan nilai dan itu merugikan keuangan negara,” kata Anggota BPK, Ali Maskyur Musa di Gedung DPR, Selasa (1/10/2013).

BPK, kata Ali, dalam semester I 2013 telah melakukan pemeriksaan atas subsidi kewajiban pelayanan umum ( PSO) pada 10 BUMN, yaitu subsidi energi, pupuk, beras, dan yang lainnya. Dari hasil pemeriksaan tsb, BPK mengoreksi perhitungan subsidi sebesar Rp 9,03 triliun, sehingga total subsidi yang harus dibayarkan pemerintah turun dari Rp 378,32 triliun menjadi Rp 331,26 triliun.

Sebagai contoh, ungkap Ali, Bulog kelebihan nilai subsidi sebesar Rp 707, 66 miliar. Subsidi tsb berupa bea masuk yang tidak dibayarkan Bulog atas impor beras dan impor Bulog melebih quota yang telah ditetapkan.”Tata niaga inilah yang menggangu tata niaga beras di Indonesia,” tambah Ali.

Ia menilai, mark up penyaluran subsidi adalah tindakan tidak sehat yang dilakukan BUMN. Dana hasil mark up tersebut harus dikembalikan ke kas negara. “Permainan ini nggak sehat karena sebetulnya ada uang rakyat yang seharusnya disalurkan tapi nggak sampai. Itu akan menjadi uang BUMN. Ini adalah satu cara yang nggak baik dilakukan BUMN. Itu harus dikembalikan ke negara. Itu nggak boleh masuk ke perusahaan karena subsidi yang ditetapkan di APBN. Itu milik negara,” ucap Ali.

Delapan BUMN lainya, PT PLN kelebihan PSO sebesar Rp 6,77 triliun, PT Pertamina Rp 999,38 miliar, PT Pupuk Sriwijaya Rp 270,95 miliar, PT Pupuk Kaltim Rp 51,67 miliar, PT Pupuk Kujang Rp 25,33 miliar, PT Petro Kimia Gresik Rp 134,12 miliar, PT Pupuk Iskandar Muda Rp 16,37 miliar dan PT Pelni Rp 48,05 miliar.

BPK merekomendasikan subsidi/ PSO harus tepat sasaran. Secara pribadi Ali menyarankan, misalnya subsidi benih sebaiknya tidak diberikan kepada BUMN, tapi kepada petaninya. “Kalau ke BUMN menyebabkan tidak tepat sasaran,” ujarnya. (Zis)***

Sumber  : http://akuntanonline.com